dilakukan oleh Penghuni RumJum’at bersih merupakan kegiatan rutin yangah Hunian Khusus Nelayan yang berada di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan dan di monitoring oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SUTT 150 KV MANNA BINTUHAN DAN PENGOPERASIAN GARDU INDUK BINTUHAN JUMA`AT, 13 JANUARI 2023 YANG DI HADIRI LANGSUNG BAPAK BUPATI KAUR LISMIDIANTO, S.H.,M.H. , SEKDA, ASISTEN II,

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi

Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan

Data-data yang harus termuat dalam profil kawasan kumuh antara lain: Informasi Umum Informasi umum terdiri dari: provinsi, kabupaten/kota, kelurahan, nama BKM, status BKM, karakteristik kelurahan, luas SK,

Berikut Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman   Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pengertian: Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

Di kota-kota besar atau daerah yang berkembang, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) banyak ditemui pada lahan-lahan dengan status sebagai berikut: Hak Guna Bangunan (sewa atau dipinjami) Hak guna ini dilakukan

Bagi penghuni/penerima bantuan Sosial Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap fisik penghuni RTLH  karena

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan